POSKOTAKATIMNEW, BALIKPAPAN: Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud kembali memperjuangkan perbaikan kondisi jalan nasional menuju Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.

Aspirasi tersebut disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud secara langsung kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar saat menghadiri Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/10/2026).

 “Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, seluruhnya jalan nasional. Sekarang rusaknya parah sekali,” keluh Gubernur Harum, menyuarakan banyaknya keluhan masyarakat pengguna jalur tersebut.

Gubernur Rudy memahami kondisi geopolitik global, termasuk perang di Timur Tengah, turut berdampak terhadap perekonomian nasional dan kemampuan fiskal pemerintah melalui alokasi APBN.

Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak mengurangi perhatian pemerintah pusat terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan nasional di daerah.

“Tidak apa-apa kita tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jangan sampai terjadi seperti di Kutai Barat. Sudah tidak dibangun jalan baru, yang lama juga tidak diperbaiki,” tegasnya.

“Makanya saya minta kepada Pak Dirjen. Tidak apa-apa kami tidak dibuatkan jalan baru, tapi jalan yang ada tolong dipelihara dan diperbaiki,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Irhamsyah menjelaskan, total panjang jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer. Berdasarkan data hingga semester II 2025, kondisi jalan mantap baru mencapai 65,45 persen, sedangkan 34,55 persen lainnya masuk kategori tidak mantap.

Gubernur Rudy juga menyampaikan kondisi sejumlah ruas jalan nasional lainnya di Kaltim yang membutuhkan perhatian, khususnya jalur Bontang–Kutai Timur serta sebagian ruas Kutai Timur menuju Berau.

“Bontang–Kutai Timur jalannya sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang. Ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan,” ungkapnya.

Selain meminta perbaikan jalan nasional, Gubernur Rudy menawarkan skema kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan jalan yang belum memiliki status jalan nasional.

Salah satunya jalur Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)–Bongan, Kutai Barat, yang memiliki panjang sekitar 88 kilometer. Pembangunan jalur tersebut dinilai strategis karena dapat memperpendek konektivitas dari Kutai Barat menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga ratusan kilometer.

Menurut Gubernur, pola pembiayaan secara bersama antara APBD Kaltim dan APBN juga telah diterapkan pada pembangunan jalur Kutai Barat–Mahakam Ulu (Mahulu).

“Kaltim siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk keroyokan dalam pembiayaan jalan-jalan nonstatus,” ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya kualitas jalan dalam membuka konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat serta perekonomian daerah.

“Kalau jalannya baik, yang jauh-jauh akan terasa dekat. Tapi kalau jalannya rusak, jangankan yang jauh, yang dekat pun tak sampai-sampai,” canda Gubernur.

Merespons aspirasi tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menyatakan akan meminta jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan direktorat terkait untuk mempercepat penanganan.

 “Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kita akan tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk melakukan kolaborasi percepatan pembangunan dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunannya,” kata Roy.

Terkait kapan percepatan pembangunan dapat dilakukan, Roy menegaskan pemerintah akan mengupayakannya sesegera mungkin.“Nanti kita lihat secepat mungkin, sebisa kita lakukan percepatan,” tegasnya.

Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 diselenggarakan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), yang tahun ini genap berusia 51 tahun.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, Ketua Umum DPP HPJI Hedy Rahadian, Ketua DPD HPJI Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, para pejabat IKN, serta anggota HPJI dari berbagai daerah di Indonesia.(mar)